DISKOMINFOTIKSAN DUMAI, PEKANBARU - Wali Kota Dumai H Paisal didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai Irawan Sukma dan stakeholder terkait di Kota Dumai mengikuti jalannya Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang ditaja Pemerintah Provinsi Riau, Senin (28/04/2025).
Rakor antara Pemerintah Provinsi Riau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah se-Riau itu dilangsungkan di Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.
Dalam panatauan Tim Peliput Kominfo Dumai, Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid. Hadir dalam moment itu Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, perwakilan BMKG, Bupati dan Wali Kota Kota se-Riau hingga jajaran unsur Forkopimda Riau.
Saat sesi tanya jawab, Wali Kota Dumai H Paisal menyampaikan beberapa harapan kepada pemerintah pusat melalui Kepala BNPB.
Pertama, H Paisal memohon perhatian khusus Kepala BNPB terhadap seluruh wilayah di Provinsi Riau wabil khusus Kota Dumai yang rawan terhadap bencana karhutla, terlebih dalam waktu dekat akan menghadapi musim kemarau.
"Dengan sinergi kita bersama, kami yakin Riau dan Kota Dumai khususnya lebih siap dalam menghadapi musim kemarau yang seringkali memicu karhutla. Ditambah perhatian khusus dari pusat, ini menjadi fondasi kita dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla yang efektif," sebutnya.
Selain bencana karhutla, orang nomor satu Dumai juga menerangkan bahwa Dumai juga rawan bencana banjir rob dikarenakan wilayah Dumai yang berada di area pesisir.
Untuk menanggulangi persoalan banjir rob, H Paisal memerlukan bantuan dari pemerintah pusat yaitu berupa pembangunan infrastruktur tanggul dibeberapa titik pantai yang ada di Kota Dumai seperti di Pantai Puak Teluk Makmur, di Mundam dan titik pantai lainnya.
Menurutnya, pembangunan tanggul merupakan salah satu upaya pencegahan banjir rob yang paling efektif, terutama sebagai solusi jangka panjang.
"Dengan bantuan pembangunan tanggul, inshaallah upaya ini dapat memberikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap dampak banjir rob, mengurangi risiko kerusakan pada infrastruktur dan lingkungan, serta menjaga kualitas hidup masyarakat pesisir," imbuhnya.
Terakhir, ia berharap dengan langkah-langkah yang telah dirumuskan dalam rapat koordinasi dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga ancaman negatif dari kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir, demi terjaganya kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan stabilitas perekonomian daerah.
Dilansir dari laman web mediacenter.riau.go.id, Gubri Abdul Wahid menggaris bawahi bahwa penanganan karhutla tidak hanya bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov Riau. Tentu harus ada sinergi antara pemerintah daerah, pusat, serta elemen masyarakat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kerap terhadi pada musim kemarau.
"Kami harap kita bisa komitmen untuk terus memperkuat upaya mitigasi dan penanggulangan karhutla dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait," katanya.
Dijelaskan, Pemprov Riau telah melakukan pemetaan terhadap daerah yang rawan terjadi karhutla. Untuk itu, kedepannya dilakukan koordinasi terhadap desa-desa yang akan diberikan bantuan fasilitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
"Nanti kita akan rapat desa-desa yang rawan bencana, kemudian juga akan ada fasilitas yang kita beri agar penanggulangan kebakaran tahun ini tidak mengganggu aktivitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, menerangkan bahwa pemerintah pusat terus melakukan sinergitas dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana, termasuk karhutla. Terlebih, saat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini.
"Ini Pemerintah Pusat juga menaruh perhatian yang luar biasa terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Tapi sekali lagi tentu saja, kami harapkan kita cegah dari sekarang jangan ada karhutla," terangnya.
Sebagai wujud keseriusan, kementerian dan lembaga terkait akan melaksanaka apel gelar pasukan yang menjadi sebagai agenda terbesar sepanjang sejarah penanganan karhutla. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Provinsi Riau, yang merupakan salah satu daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
"Besok kita akan melakukan apel gelar pasukan yang mungkin ini terbesar sepanjang kegiatan penanganan karhutla. Berbagai pejabat negara mulai dari menteri dan setaranya datang ke Provinsi Riau, mari buktikan penanganan kebakaran hutan dan lahan harus betul-betul dilakukan secara maksimal," pungkasnya.
